Capres

Djoko Su'ud Sukahar - detikcom

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang booming. Setelah berhasil
'mendudukkan' kadernya di banyak daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada), kini mulai muncul wacana baru. Men-calonpresiden- kan Hidayat Nur
Wahid.

Wacana itu sudah muncul sejak tahun lalu. Tapi masih timbul-tenggelam.
Nampaknya itu karena PKS sendiri 'belum' yakin dengan kekuatannya sendiri.
Baru setelah berhasil mengukir sejarah di banyak daerah, maka ambisi pun
dipertinggi. Kalau di level Bupati, Walikota, dan Gubernur gilang-gemilang,
mengapa tidak sekalian nyasar jabatan tertinggi di negeri ini.

Pikiran itu memang rasional. Malah kalau melihat tren partai ini dalam
beberapa bulan terakhir, gagasan itu juga keharusan. Karena tujuan tertinggi
partai adalah untuk meraih kekuasaan. Menempatkan kader sebagai penguasa
negeri. Dengan begitu, gagasan partai bisa direalisasikan menjadi kebijakan
politik.

Namun sebelum itu menjadi menu utama dalam perjuangan PKS, nampaknya partai
ini perlu melihat kembali jatidirinya. Jatidiri partai, watak konstituennya,
dan tentu, juga jatidiri orang yang akan diusungnya untuk ditempatkan pada
posisi puncak. Hidayat Nur Wahid (HNW).

Sebagai partai program, PKS memang tumbuh luar biasa. Dia lambat tapi pasti
dalam meraih simpati. Melakukan sosialisasi melalui pengajian dan mushola.
Merangkul anak muda yang 'muak' dengan ketimpangan di kampus atau di
kampung. Dan dengan bahasa 'keimanan' mengajaknya 'berjuang' melawan itu
melalui gerakan moral dan 'ibadah'.

Gerakan macam itu memang hebat. PKS akhirnya tidak dilihat sebagai partai
politik. PKS berubah jadi cawan penampung. Penampung keresahan, kejengkelan,
ketidakberdayaan, serta memberi harapan di tengah banyak orang sudah lepas
harapan.

Revolusi teduh yang dilakukan PKS mirip Saminisme. Samin Surosentiko dalam
melawan Belanda tidak menterjemahkan revolusi sebagai kekerasan, kekasaran,
dan mungkin berdarah-darah. Revolusi itu didekonstruksi dengan sikap
'sumeleh'. Menuruti perintah tapi tidak patuh. Dan menerima hukuman dengan
legowo sembari meminta dihukum tambah. Berkat itu Belanda puyeng. Kehilangan
akal.

PKS dalam menjalankan roda partai menjalankan pola 'semacam' itu. Di tengah
jaman edan, politisi negeri dijangkiti wabah korupsi, dan penegakan hukum
belum maksimal, PKS tidak berkoar-koar tapi memberi tauladan. Menjaga
moralitas kader.

HNW berada di garis depan. Gayanya sederhana, omongannya menyejukkan, serta
'bersih' dari segala persoalan hedonistis. Itu yang menjadi magnit bagi
bangsa yang sudah kebingungan ini. PKS tidak hanya jadi tambatan kadernya,
tetapi juga jadi pilihan 'massa liar' yang bukan partisan partai mana-mana.

Namun adakah dengan begitu HNW merupakan calon presiden idaman? Menurut saya
malah sebaliknya. HNW tidak layak jadi pemimpin negeri. Dia lebih cocok jadi
pemimpin umat. Jika dipaksakan, tidak hanya HNW yang bakal merugi, tetapi
juga PKS.

Dalam banyak sejarah orang besar telah tercatat soal itu. Raja yang bermoral
dijatuhkan rakyatnya karena moralitasnya yang baik. Itu tersurat dalam The
Prince Machiavelli. Sedang dalam negeri, penurunan pamor terjadi pada Gus
Dur pasca lengser jadi presiden. Ditambah dalil Lord Acton yang menyebut
'kekuasaan cenderung korup', maka rasanya wacana yang digulirkan simpatisan
HNW adalah kontra produktif.

Partai 'Keadilan dan Sejahtera' adalah utopia. Dia angan-angan dan harapan.
Jika itu menjadi realitas, maka hilang sudah kekuatannya sebagai harapan dan
angan-angan. Adakah bisa dibayangkan reaksi umat kalau HNW presiden dan PKS
jadi partai pemerintah?